Tax Dispute Analysis 0f Surface Water Tax (Review Decision Number 2791/B/PK/PJK/2019)

Intan Puspanita; Asih  Machfuzhoh; Mulyanah Mulyanah

doi:10.54408/jabter.v1i2.26

Authors

Intan Puspanita University of Sultan Ageng Tirtayasa
Asih Machfuzhoh University of Sultan Ageng Tirtayasa
Mulyanah University of Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.54408/jabter.v1i2.26

Keywords:

contract of work, juridical review, surface water tax

Abstract

The surface water tax creates different perceptions due to differences in the imposition of taxes regulated in regional regulations and contracts of work, one of which contains tax provisions that apply specifically. This study discusses a review of the arguments for the Judicial Review Decision Number 2791/B/PK/PJK/2019). This study uses literature research methods. The results of this study concluded that the panel of judges granted the appeal applicant on the basis that the Papuan provincial government could not collect surface water tax because it was not in accordance with article 32A and article 33A of the income tax law and the contents of the contract of work.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, RF. (2011). Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia). Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11 No.1.

Aritonang, J. (2018). Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Seragam (Studi Kasus atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/PK/PJK/2016). Simposium Nasional Keuangan Negara.

Kotan, GMJ. (2020). Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan sebagai Pemegang Kontrak Karya dengan Pemerintah. Thesis Universitas Airlangga.

Lathif, N. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. Jurnal Panorama Hukum Vol.2 No.2.

Handoko, AMA & Purwaningsih, A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ekonomi Akuntansi hal 1-14.

Irawan, Prasetya. (2006). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Gubernur Provinsi. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Redi, A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No.3.

Republik Indonesia. (2000). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. (2002). Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

Ryan, N. (2017). Pemprov Papua Minta Freeport Lunasi Pajak Air Permukaan. https://tirto.id/pemprov-papua-minta-freeport-lunasi-pajak-air-permukaan-cxmN.